JAKARTA:
Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengingatkan para pejabat
eselon I di instansinya agar jangan mempersulit persyaratan terhadap
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menerima fasilitas
dan bantuan.
"Birokrasi itu memang perlu sebagai alat kontrol
yang baik, akan tetapi jangan menjadi penghambat perkembangan sektor
riil," ujar nya seusai melantik 13 pejabat eselon I di jajarannya, hari
ini.
Kepada ke tujuh Deputi Bidang yang menjadi andalan
Kementerian Koperasi dan UKM membangun kinerja UMKM, diminta
meningkatkan sinergitas. Dengan demikian, bantuan dan fasilitasi yang
ditujukan kepada UMKM bisa bermanfaat bagi pemberdayaan peekonomian
rakyat.
Sjarifuddin Hasan meminta agar mulai Oktober, para
Deputi Bidang melaksanakan evcaluasi terhadap seluruh hasil kinerjanya.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas
program-program yang dilaksanakan bagi pemberdayaan UMKM.
Melalui
evaluasi juga diketahui apakah seluruh program pemberdayaan sudah
berjalan atau tidak. Terutama bagi kepentingan masyarakat UMKM yang
menjadi sasaran utama dari setiap program yang diluncurkan Kementerian
Koperasi dan UKM.
”Evaluasi secara umum memiliki tingkat
keberhasilan sekitar 50% dari setiap program. Jika tidak dilaksanakan,
bagaimana mungkin bisa diketahui efeketivitas dan keberhasilan agenda
bagi kinerja masyarakat.”
Para pejabat yang dilantik itua.l
Pariaman Sinaga menjadi Deputi Bidang Pembiayaan menggantikan Agus
Muhaarram. yang dimutasikan ke Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Manusia, menggantikan Neddy Rafinaldi Halim. Neddy juga dimutasikan ke
Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang selama ini dirangkap
oleh Agus Muharram.(ra)
BACA :